Wajib Belajar 13 Tahun yang Mencakup Satu Tahun PAUD Akan Masuk UU Sisdiknas

Saturday, 21 June 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wajib Belajar 13 Tahun yang Mencakup Satu Tahun PAUD Akan Masuk UU Sisdiknas

Wajib Belajar 13 Tahun yang Mencakup Satu Tahun PAUD Akan Masuk UU Sisdiknas

Lombok, Newsline.id – Dalam mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat PAUD menyelenggarakan Workshop Pendidikan dengan tema Peran Pendidikan Dalam Mewujudkan SDM Unggul Untuk Indonesia Emas 2045 yang dilaksanakan di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis (19/6). Turut hadir dalam kegiatan ini yaitu Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Gogot Suharwoto; Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani; Direktur PAUD, Nia Nurhasanah; Kepala BPMP NTB, Katman.

Dalam kesempatan ini, Ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) juga selaku Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyampaikan kabar baik bagi seluruh masyarakat terkait Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Ia menyampaikan pernyataannya kepada PAUDPEDIA, bahwa untuk Program Prioritas Pemerintah yakni Wajib Belajar 13 Tahun, yang mencakup Satu Tahun Wajib PAUD, telah masuk dalam draf revisi UU Sisdiknas yang saat ini masih dalam pembahasan di Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI. “Hal ini merupakan langkah maju yang sangat penting untuk memastikan hak mendapatkan pendidikan dimulai dari PAUD yang akan diakui oleh negara,” ujar Hardian.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hardian menegaskan pentingnya penguatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai fondasi strategis dalam mencetak generasi emas Indonesia tahun 2045. Utamanya PAUD yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan adalah potensi yang tidak tergantikan dalam menyiapkan anak bangsa yang unggul. “Kami di Komisi X DPR RI memandang bahwa penguatan PAUD adalah investasi jangka panjang yang sangat vital dalam skenario Indonesia Emas 2045. Kita sedang menuju negara dengan target menjadi kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. SDM unggul adalah kuncinya, dan itu dimulai sejak usia dini,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Katman, mengatakan saat usia dini dimana masa emas dalam pertumbuhan otak, pembentukan karakter, dan peletakan dasar kompetensi abad 21 seperti kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan berpikir kritis.

“Jika kita gagal memberikan stimulasi yang tepat melalui layanan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) yang berkualitas, maka kita juga gagal mencetak SDM unggul yang bisa menjawab tantangan zaman,” ujar Katman.

Katman menambahkan apabila terdapat sejumlah risiko jika PAUD tidak diperkuat seperti tingkat partisipasi PAUD yang rendah di beberapa daerah yang dapat menyebabkan ketimpangan kualitas SDM antarwilayah. Kemudian layanan PAUD yang belum merata dan berkualitas akan memperdalam masalah untuk mendapatkan pendidikan yang baik serta merata.

“Minimnya investasi di PAUD akan berimbas pada rendahnya kesiapan belajar anak di jenjang pendidikan dasar, yang mempengaruhi capaian pendidikan nasional secara keseluruhan,” tambah Katman.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi pondasi Indonesia Emas 2045 yang dapat dijadikan investasi bagi negara. Karena investasi pada PAUD bukanlah pemborosan. Justru sebaliknya, ini adalah investasi strategis dan jangka panjang. Sejumlah studi menyatakan bahwa pengembalian investasi tertinggi dalam pendidikan terjadi pada usia dini. (*******)

Sumber : Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah 

Berita Terkait

Direktur Lokataru Ditangkap, Polisi Sebut Terlebih Dahulu Jadi Tersangka
Indonesia Patriots Siap Hadapi IBL Musim 2025
Pemerintah Ambil Langkah Cepat Redam Gejolak Pasar di Tengah Gelombang Protes
Protes Nasional Memuncak, Pemerintah Umumkan Pemangkasan Tunjangan DPR Rp50 Juta
Sri Mulyani Pasca Penjarahan: Tugas Negara Harus Dilakukan dengan Amanah
Heboh! Isu Sri Mulyani Mundur dari Kabinet Prabowo. Berikut Faktanya!
Prabowo Tegas Sikapi Kerusuhan: Hentikan Anarki, DPR Setop Tunjangan dan Kunker Luar Negeri
Gelombang Unjuk Rasa Meluas, Pemerintah Ambil Langkah Tegas

Berita Terkait

Tuesday, 2 September 2025 - 19:40

Direktur Lokataru Ditangkap, Polisi Sebut Terlebih Dahulu Jadi Tersangka

Tuesday, 2 September 2025 - 11:22

Indonesia Patriots Siap Hadapi IBL Musim 2025

Monday, 1 September 2025 - 21:34

Pemerintah Ambil Langkah Cepat Redam Gejolak Pasar di Tengah Gelombang Protes

Monday, 1 September 2025 - 21:23

Protes Nasional Memuncak, Pemerintah Umumkan Pemangkasan Tunjangan DPR Rp50 Juta

Monday, 1 September 2025 - 20:49

Sri Mulyani Pasca Penjarahan: Tugas Negara Harus Dilakukan dengan Amanah

Berita Terbaru

NASIONAL

Indonesia Patriots Siap Hadapi IBL Musim 2025

Tuesday, 2 Sep 2025 - 11:22